Makan Bergizi Gratis atau Jalan yang Layak? Dilema Prioritas Pembangunan di Kabupaten Katingan
 |
| Kondisi Jalan Arah Kecamatan Katingan Hulu Sumber : https://kaltengtoday.com/tiket-travel-setara-pesawat-pemuda-protes-akses-jalan-katingan-hulu-yang-terabaikan/ |
Oleh: Ahmad Ramlan
Di atas kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan paling ambisius yang pernah diluncurkan pemerintah Indonesia. Program yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, serta mempersiapkan lahirnya Generasi Emas Indonesia 2045. Sulit menemukan alasan untuk menolak tujuan mulia tersebut. Siapa yang tidak menginginkan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing di masa depan?
Namun, dalam praktik pembangunan, persoalan tidak selalu sesederhana memilih antara benar dan salah. Sering kali pemerintah dihadapkan pada pertanyaan yang lebih rumit: program apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di suatu daerah pada saat tertentu? Pertanyaan inilah yang menurut saya perlu dijawab ketika berbicara mengenai implementasi Program MBG di Kabupaten Katingan, khususnya wilayah Katingan Hulu hingga Kecamatan Bukit Raya.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 20 Oktober 2025, Program MBG telah menjangkau sekitar 36,7 juta penerima manfaat dengan realisasi anggaran lebih dari Rp21 triliun. Target akhirnya adalah sekitar 82 juta penerima, yang terdiri atas peserta didik, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya komitmen pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Secara akademis, kebijakan ini memiliki dasar yang kuat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kecukupan gizi pada masa anak-anak sangat menentukan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas ketika dewasa. UNICEF juga menyebut investasi di bidang gizi sebagai salah satu bentuk investasi publik yang memberikan manfaat ekonomi paling besar karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Bahkan, ekonom peraih Nobel James Heckman menegaskan bahwa investasi pada masa awal kehidupan menghasilkan tingkat pengembalian sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan intervensi yang dilakukan ketika seseorang telah dewasa.
Artinya, tidak ada yang salah dengan tujuan Program MBG. Justru sebaliknya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang patut diapresiasi.
Namun, pembangunan nasional tidak berlangsung dalam ruang yang seragam. Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam. Kebutuhan masyarakat Jakarta tentu berbeda dengan kebutuhan masyarakat Pegunungan Papua. Begitu pula kebutuhan masyarakat perkotaan tidak selalu sama dengan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Dalam ilmu kebijakan publik, dikenal prinsip evidence-based policy, yaitu kebijakan harus mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. OECD menjelaskan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya memiliki tujuan yang benar, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan spesifik daerah tempat kebijakan tersebut diterapkan. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh ketepatan sasaran.
Di sinilah letak persoalan yang saya lihat di Kabupaten Katingan.
Sebagai masyarakat yang tinggal dan merasakan langsung kondisi daerah, saya melihat bahwa persoalan paling mendesak bukanlah ketersediaan sumber makanan bergizi, melainkan keterbatasan infrastruktur jalan. Terutama pada ruas jalan menuju wilayah Katingan Hulu hingga Kecamatan Bukit Raya, kondisi jalan masih sangat memprihatinkan.
Saat musim hujan tiba, jalan berubah menjadi hamparan lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Tidak sedikit kendaraan roda dua maupun roda empat yang terjebak berjam-jam bahkan harus ditarik menggunakan alat berat. Perjalanan yang seharusnya berlangsung beberapa jam dapat berubah menjadi perjalanan seharian penuh.
Kondisi tersebut bukan sekadar cerita dari mulut ke mulut. Belakangan ini, konten kreator Yongki Yong mengunggah dokumentasi perjalanan melintasi ruas jalan tersebut melalui media sosial. Dalam video yang beredar luas, jalan tampak lebih menyerupai kubangan kerbau daripada jalan penghubung antarkecamatan. Para pengemudi harus mempertaruhkan keselamatan, kendaraan mengalami kerusakan, sementara penumpang harus bersabar menghadapi perjalanan yang penuh risiko.
Pemandangan seperti itu tentu menimbulkan pertanyaan sederhana. Ketika masyarakat masih kesulitan mengakses jalan yang layak, apakah pembangunan yang paling dibutuhkan saat ini adalah penyediaan makan siang gratis, atau justru pembangunan jalan agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih baik?
Saya berpandangan bahwa untuk wilayah Kabupaten Katingan, khususnya Katingan Hulu hingga Bukit Raya, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas yang lebih mendesak.
Pandangan tersebut bukan berarti menolak Program MBG. Saya mendukung tujuan program tersebut. Akan tetapi, saya melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain.
Kabupaten Katingan dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sungai-sungainya menghasilkan berbagai jenis ikan air tawar, sementara lahan pertanian, perkebunan, dan hutan menyediakan beragam sumber pangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar keluarga masih mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil usaha mereka sendiri.
Selain itu, berdasarkan pengamatan di lapangan, tingkat pengangguran di wilayah Katingan Hulu relatif rendah. Hampir seluruh masyarakat usia produktif memiliki pekerjaan, baik sebagai petani, pekebun, nelayan, pedagang, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, maupun pekerja sektor informal lainnya. Dengan adanya sumber penghasilan, masyarakat pada umumnya masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri.
Berbeda halnya dengan pembangunan jalan.
Masyarakat tidak mungkin membangun jalan kabupaten dengan biaya sendiri. Mereka tidak memiliki kewenangan, sumber daya, maupun anggaran untuk membangun infrastruktur publik. Di sinilah negara memiliki peran yang tidak dapat digantikan oleh siapa pun.
Ekonom Richard Musgrave menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan barang publik (public goods) yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jalan yang baik bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas akses pendidikan, mempercepat pelayanan kesehatan, serta menurunkan biaya logistik.
Pandangan serupa juga disampaikan Bank Dunia yang berulang kali menegaskan bahwa kualitas infrastruktur merupakan salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi sebesar apa pun sulit berkembang secara optimal.
Jika jalan menuju Katingan Hulu dalam kondisi baik, biaya angkut hasil pertanian akan menurun, harga kebutuhan pokok menjadi lebih stabil, anak-anak dapat berangkat ke sekolah dengan aman, pasien dapat lebih cepat memperoleh layanan kesehatan, dan investor memiliki minat lebih besar untuk masuk ke daerah tersebut. Dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dalam jangka panjang.
Karena itu, saya memandang bahwa pembangunan jalan memiliki manfaat yang jauh lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Katingan dibandingkan pelaksanaan Program MBG pada kondisi saat ini.
Lalu muncul pertanyaan yang mungkin dianggap kontroversial: apakah pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Katingan, khususnya wilayah Katingan Hulu, dapat ditunda sementara dan anggarannya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur?
Saya menyadari bahwa pertanyaan tersebut tidak mudah dijawab. Sistem penganggaran negara memiliki aturan yang ketat. Setiap program telah memiliki dasar hukum, pagu anggaran, serta mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Pengalihan anggaran tentu memerlukan perubahan kebijakan dan regulasi.
Namun demikian, aspirasi masyarakat tetap layak disampaikan. Demokrasi memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mengenai prioritas pembangunan di daerahnya. Sebab, masyarakatlah yang setiap hari merasakan langsung dampak dari kebijakan pemerintah.
Sering kali kita mendengar ungkapan bahwa birokrasi Indonesia masih terlalu kaku. Sesuatu yang secara substansi bermanfaat terkadang sulit diwujudkan karena terbentur prosedur administrasi. Sebaliknya, selama memenuhi ketentuan formal, suatu kebijakan dianggap telah berjalan sesuai aturan, meskipun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Harapan masyarakat Katingan sebenarnya tidak muluk-muluk. Mereka hanya menginginkan jalan yang layak agar aktivitas sehari-hari dapat berlangsung dengan aman dan bermartabat.
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum untuk memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar hadir hingga ke pelosok negeri. Kemerdekaan tidak hanya berarti berkibarnya bendera Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga hadirnya keadilan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Saya percaya pemerintah memiliki niat baik melalui Program Makan Bergizi Gratis. Saya juga percaya bahwa peningkatan kualitas gizi anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Akan tetapi, saya juga percaya bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu membaca kebutuhan masyarakat secara lebih spesifik.
Bagi masyarakat Kabupaten Katingan, khususnya wilayah Katingan Hulu hingga Bukit Raya, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik. Jalan adalah akses menuju sekolah, rumah sakit, pasar, kantor pemerintahan, dan pusat-pusat ekonomi. Jalan adalah penghubung kehidupan.
Karena itu, apabila harus memilih prioritas pembangunan hari ini, saya berpendapat bahwa membangun jalan merupakan langkah yang lebih mendesak dibandingkan melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tersebut. Setelah akses dasar terpenuhi, pelaksanaan program-program sosial lainnya tentu akan jauh lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar.
Pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang sama di setiap daerah, melainkan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan hanya seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Sebab, bagi masyarakat yang setiap hari harus berjuang melewati jalan berlumpur demi mengantar anak ke sekolah atau membawa hasil panen ke pasar, kemerdekaan dan kesejahteraan bukan sekadar slogan. Ia adalah harapan yang menunggu untuk diwujudkan.
