Jumat, 07 Agustus 2026

Kecerdasan Buatan di Ruang Guru

Kecerdasan Buatan di Ruang Guru: Mengubah Kebingungan Menjadi Kemahiran Pedagogik

Oleh: Ahmad Ramlan

Di era transformasi pendidikan saat ini, Kecerdasan Buatan (AI) telah mengetuk pintu ruang-ruang kelas kita dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, di balik narasi megah tentang kemajuan teknologi ini, terdapat realitas yang sering luput dari perhatian: kebingungan di meja kerja guru. Banyak pendidik yang masih ragu, terintimidasi, atau sekadar tidak tahu harus mulai dari mana saat berhadapan dengan layar kosong aplikasi AI. Pertanyaan yang menggemakan ruang guru saat ini bukanlah "Apakah AI itu canggih?", melainkan "Bagaimana teknologi ini benar-benar bisa membantu saya menyusun perangkat ajar tanpa membuat saya merasa digantikan oleh mesin?"

Beban administrasi telah lama menjadi tantangan klasik dalam profesi keguruan. Mulai dari merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar yang adaptif, menyusun instrumen penilaian, hingga merumuskan rubrik evaluasi yang komprehensif—semuanya menuntut alokasi waktu yang tidak sedikit. Ironisnya, waktu berjam-jam yang dihabiskan untuk urusan administratif ini sering kali mereduksi energi dan presensi emosional guru saat berinteraksi langsung dengan siswa di kelas.

Sebuah survei berskala nasional yang dirilis oleh RAND Corporation pada awal tahun 2025 menyoroti fenomena ini. Riset tersebut menemukan bahwa meskipun sekitar 25% guru secara aktif telah mengintegrasikan alat berbasis AI (seperti chatbot bahasa) untuk menyusun instruksi dan materi ajar, mayoritas sisanya masih tertinggal dalam fase adopsi. Hal senada juga ditemukan dalam berbagai kajian literatur pendidikan di Indonesia periode 2024-2025; AI terbukti secara empiris mampu menghemat waktu pendidik hingga 40% dalam penyusunan perangkat ajar, namun kesenjangan literasi digital membuat banyak guru masih terjebak pada kebingungan teknis dan kekhawatiran etis.

Mengubah Paradigma: AI Sebagai "Rekan Diskusi", Bukan Pengganti

Akar dari kebingungan guru sering kali berasal dari miskonsepsi tentang peran AI itu sendiri. Banyak yang memandang AI sebagai entitas "maha tahu" yang akan mengambil alih otoritas profesional mereka. Untuk mengatasi hambatan psikologis ini, langkah pertama yang mutlak diperlukan adalah mengubah paradigma: AI bukanlah mesin otonom yang menggantikan pendidik, melainkan asisten pedagogik atau rekan diskusi virtual.

Kecerdasan buatan tidak memiliki empati, tidak memahami konteks sosial-emosional siswa yang datang dari berbagai latar belakang keluarga, dan tidak bisa memberikan pelukan hangat atau kata-kata motivasi yang tulus saat siswa mengalami kegagalan. Keahlian utama AI terletak pada kemampuannya memproses teks, merangkum data, dan menghasilkan kerangka ide dalam hitungan detik. Ketika guru memposisikan AI sebagai rekan brainstorming, beban kognitif untuk "memulai dari kertas kosong" (yang sering kali menjadi fase paling melelahkan dalam menyusun perangkat ajar) dapat didelegasikan kepada teknologi.

Sebagai contoh, alih-alih menghabiskan tiga jam merumuskan skenario pembelajaran berdiferensiasi dari nol, seorang guru dapat meminta AI untuk menyusun tiga draf awal skenario berdasarkan gaya belajar siswa (visual, auditori, kinestetik). Guru kemudian menggunakan keahlian pedagogik dan intuisinya untuk mengkurasi, merevisi, dan menyesuaikan draf tersebut dengan realitas di kelasnya. Dalam skenario ini, otoritas dan sentuhan humanis tetap berada sepenuhnya di tangan guru.

Membangun Literasi AI: Seni Menyusun Perintah (Prompt) yang Efektif

Kekecewaan guru terhadap AI sering kali bermula dari satu kesalahan teknis yang sederhana: memberikan perintah (prompt) yang terlalu umum. Ketika seorang guru mengetik, "Buatkan RPP Matematika kelas 7", AI akan menghasilkan dokumen yang generik, kering, dan kemungkinan besar tidak relevan dengan kondisi aktual di kelas. Literasi AI bagi pendidik tidak menuntut pemahaman bahasa pemrograman yang rumit, melainkan penguasaan komunikasi yang spesifik dan terstruktur.

Sebuah studi empiris yang dipublikasikan dalam Journal of Educational Technology Research (2025) menegaskan hal ini. Penelitian tersebut membuktikan bahwa guru yang menggunakan kerangka perintah terstruktur—yang mencakup Peran, Konteks, Instruksi, dan Format (PKIF)—berhasil meningkatkan kualitas pedagogik dari output AI hingga 60%. Kerangka inilah yang menjadi kunci untuk mengubah AI dari sekadar mesin pencari menjadi asisten pengajar yang cerdas.

Mari kita bedah penerapan kerangka PKIF ini dalam dua tugas utama guru:

1. Menyusun Modul Ajar Berdiferensiasi

Kurikulum Merdeka menuntut pendidik untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Menyusun skenario ini secara manual membutuhkan waktu berjam-jam. Dengan AI, guru dapat memangkas waktu tersebut dengan memberikan perintah yang tajam. Bandingkan dua jenis perintah berikut:

❌ Perintah Kurang Efektif: "Buatkan modul ajar IPA tentang sistem tata surya."
✅ Perintah Terstruktur (PKIF):
- Peran: "Bertindaklah sebagai guru IPA SMP ahli yang memahami Kurikulum Merdeka."
- Konteks: "Murid-murid saya berada di kelas 7 dengan tingkat pemahaman yang beragam. Sebagian besar menyukai visual, beberapa butuh aktivitas kinestetik, dan ada kelompok kecil yang unggul dalam analisis teks."
- Instruksi: "Buatkan skenario pembelajaran berdiferensiasi berdurasi 90 menit untuk materi Karakteristik Planet di Tata Surya. Berikan tiga alternatif aktivitas inti berdasarkan profil belajar mereka (Visual, Kinestetik, dan Auditori/Membaca)."
- Format: "Sajikan dalam bentuk tabel yang rapi, mencakup alokasi waktu, aktivitas guru, dan aktivitas siswa."

Dengan perintah terstruktur di atas, AI akan menghasilkan draf aktivitas yang jauh lebih aplikatif. Tugas guru selanjutnya adalah "memanusiakan" draf tersebut—menyesuaikan tingkat kesulitannya, memasukkan nilai-nilai kearifan lokal, atau menyesuaikan dengan fasilitas alat peraga yang tersedia di sekolah.

2. Merancang Soal Ujian HOTS (Higher Order Thinking Skills)

Membuat soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) adalah seni tersendiri. Guru sering kali kesulitan mencari stimulus berupa teks atau kasus nyata yang relevan. AI unggul dalam merangkum fenomena nyata menjadi stimulus soal yang menarik, asalkan diberi instruksi yang jelas.

❌ Perintah Kurang Efektif: "Buatkan 5 soal HOTS Biologi tentang ekosistem."
✅ Perintah Terstruktur (PKIF):
- Peran: "Bertindaklah sebagai evaluator pendidikan yang ahli merancang soal berbasis literasi sains (standar PISA)."
- Konteks: "Materi yang sedang diujikan adalah Perubahan Lingkungan dan Daur Ulang Limbah untuk kelas 10 SMA."
- Instruksi: "Buatkan 3 soal pilihan ganda kompleks berskala HOTS (level kognitif C4 dan C5). Gunakan stimulus berupa studi kasus nyata tentang pencemaran sampah plastik di laut Indonesia. Sertakan kunci jawaban dan penjelasan rasional mengapa jawaban tersebut benar, serta mengapa pengecohnya salah."
- Format: "Sajikan secara berurutan: Teks Stimulus, Soal, Pilihan Ganda, Kunci Jawaban, dan Pembahasan Lengkap."

Keuntungan dari pendekatan ini sangat jelas. Alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam menyusun teks stimulus, guru dapat fokus memvalidasi apakah stimulus tersebut sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin diukur.

Validasi dan Batasan Etis

Meskipun AI mampu menghasilkan materi yang impresif, literasi AI mengharuskan guru memiliki sikap skeptis yang sehat. Teknologi ini rentan terhadap halusinasi—sebuah fenomena di mana AI merangkai informasi yang terdengar masuk akal namun secara faktual salah. Oleh karena itu, hukum tak tertulis dalam penggunaan AI di ruang guru adalah: Jangan pernah menyalin-tempel (copy-paste) hasil AI secara mentah tanpa proses verifikasi.

AI bertugas menyajikan kanvas awal, namun sentuhan akhir, kehangatan emosional, dan akurasi keilmuan tetap menjadi tanggung jawab mutlak seorang pendidik profesional.

Navigasi Teknologi: Memilih "Asisten" AI yang Tepat

Setelah memahami cara berkomunikasi dengan AI melalui kerangka PKIF, tantangan berikutnya bagi guru adalah memilih platform yang paling sesuai dengan gaya kerja mereka. Saat ini, ekosistem teknologi pendidikan dibanjiri oleh ratusan aplikasi AI. Namun, untuk kebutuhan administratif dan pedagogik sehari-hari, terdapat tiga raksasa Generative AI yang paling direkomendasikan. Berikut adalah perbandingan ringkas ketiganya dari kacamata kebutuhan pendidik:

Kriteria / Fitur	ChatGPT (OpenAI)	Claude (Anthropic)	Gemini (Google)
Kekuatan Utama untuk Guru	Sangat baik untuk brainstorming ide kreatif, membuat draf kasar, dan menyusun skenario role-play di kelas.	Sangat cerdas dalam menganalisis dokumen panjang. Gaya bahasanya paling natural, luwes, dan terasa lebih "manusiawi".	Terintegrasi langsung dengan ekosistem Google Workspace (Docs, Drive, Slides). Mampu menarik informasi terbaru dari internet secara real-time.
Skenario Penggunaan Terbaik	Meminta ide proyek P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) atau mencari variasi ice breaking.	Mengunggah file PDF RPP/Modul Ajar lama dan meminta Claude memperbaruinya agar sesuai dengan format Kurikulum Merdeka.	Menyusun materi ajar berdasarkan berita atau fenomena alam yang baru saja terjadi hari ini, lalu menyimpannya langsung ke Google Docs.
Tingkat Kemudahan Pemula	Sangat mudah dan intuitif.	Sangat ramah pengguna, hasil teks minim kesan kaku/robotik.	Sangat praktis bagi guru yang sekolahnya sudah menggunakan Google for Education (Belajar.id).

Kajian dari Asian Journal of Distance Education (2025) menyoroti bahwa guru yang menggunakan lebih dari satu platform AI secara bergantian cenderung memiliki tingkat kepuasan 30% lebih tinggi terhadap hasil dokumen yang diperoleh. Misalnya, seorang guru bisa menggunakan Gemini untuk mencari data dan fakta terbaru, lalu memindahkan data tersebut ke Claude untuk dirangkai menjadi naskah bahan ajar yang bahasanya lebih ramah anak.

Langkah Taktis Memulai: Dari Kecemasan Menuju Penguasaan

Bagi rekan-rekan guru yang masih merasa ragu, transformasi digital tidak harus dilakukan dalam semalam. Mengintegrasikan AI ke dalam rutinitas mengajar dapat dilakukan melalui langkah-langkah kecil yang terukur:

Mulai dari Beban yang Paling Ringan: Jangan langsung meminta AI menyusun Modul Ajar satu semester penuh. Mulailah dari tugas kecil, seperti meminta AI membuatkan 5 pertanyaan pemantik untuk membuka pelajaran besok pagi.
Bentuk Komunitas Praktisi (Komunitas Belajar): Kebingungan akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama. Gunakan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Komunitas Belajar (Kombel) di sekolah untuk saling berbagi prompt yang berhasil. "Jika satu prompt sukses digunakan oleh Guru A, prompt tersebut bisa dimodifikasi sedikit untuk menyukseskan Guru B."
Pahami Batasan Etika: Sepakati bersama manajemen sekolah mengenai pedoman penggunaan AI. Pastikan bahwa data privasi siswa (seperti nilai, nama lengkap, atau rekam medis) tidak pernah dimasukkan ke dalam prompt AI publik mana pun demi menjaga kerahasiaan data.

Kesimpulan: Hati Pendidik di Tengah Gempuran Algoritma

Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam penyusunan perangkat ajar bukanlah lonceng kematian bagi profesi guru, melainkan sebuah evolusi cara kerja. Di tengah kebingungan dan kecemasan yang melanda, literasi AI menawarkan jalan keluar yang memberdayakan. Dengan mengubah paradigma bahwa AI adalah rekan diskusi, serta menguasai seni menyusun perintah (prompt) yang terstruktur, guru dapat merebut kembali waktu berharga mereka yang selama ini terampas oleh urusan administratif.

Waktu luang yang berhasil dihemat tersebut pada akhirnya dapat dialihkan untuk tugas yang jauh lebih esensial dan tidak akan pernah bisa direplikasi oleh mesin canggih sekalipun: menatap mata siswa, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memantik api rasa ingin tahu di dalam ruang kelas. AI mungkin bisa merancang RPP berdiferensiasi terbaik di dunia dalam hitungan detik, tetapi hanya guru manusia yang mampu menyajikan RPP tersebut dengan senyuman, kehangatan, dan cinta.

Daftar Pustaka

Budiarto, A., & Kusuma, W. (2024). Tantangan dan Adaptasi Guru Indonesia terhadap Generative AI dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Nusantara, 12(3), 145-162.
RAND Corporation. (2025). Teachers' Adoption of Artificial Intelligence: A National Survey on Administrative and Pedagogical Integration. RAND Education and Labor Research Report.
Sari, R. P., & Wijaya, H. (2025). Efektivitas Prompt Terstruktur (PKIF) dalam Peningkatan Kualitas Modul Ajar Berbasis AI. Journal of Educational Technology Research (Indonesia Edition), 8(1), 22-38.
Zhao, Y., & Chen, L. (2025). Comparing Large Language Models in Educational Settings: ChatGPT, Claude, and Gemini as Pedagogical Assistants. Asian Journal of Distance Education, 20(2), 89-105.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2024). Panduan Etis Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Kamis, 06 Agustus 2026

Instrumen Asesmen Sumatif Kurikulum Merdeka Jenjang SMP

Pendidikan · Kurikulum Merdeka

Contoh Instrumen Asesmen Sumatif Kurikulum Merdeka Jenjang SMP: Dari Konsep Sampai Praktik di Kelas

Oleh Ahmad Ramlan • Dipublikasikan Rabu, 5 Agustus 2026, pukul 14.58 WIB • Kategori: Asesmen & Evaluasi Pembelajaran

Gambar : Pelaksanaan Asesmen Sumatif Tertulis

Bagi kebanyakan guru SMP, kata "asesmen sumatif" sering langsung diterjemahkan menjadi ulangan akhir semester dengan lembar soal pilihan ganda. Padahal, semangat Kurikulum Merdeka justru mengajak guru untuk melangkah lebih jauh dari sekadar mengejar angka di rapor.

Asesmen sumatif dalam Kurikulum Merdeka dirancang untuk menjawab satu pertanyaan sederhana namun mendasar: sejauh mana peserta didik benar-benar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bukan sekadar mengingat materi untuk sementara waktu. Tulisan ini mengupas tuntas apa itu asesmen sumatif, bagaimana bentuknya bisa jauh lebih variatif dari sekadar tes tertulis, serta menyajikan contoh-contoh instrumen konkret yang bisa langsung diadaptasi guru SMP kelas VII, VIII, maupun IX di lapangan.

1. Memahami Ulang Posisi Asesmen Sumatif

Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, asesmen dibagi menjadi tiga jenis besar: diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan di awal untuk memetakan kondisi dan kemampuan awal siswa. Asesmen formatif berjalan selama proses pembelajaran berlangsung, berfungsi sebagai "radar" bagi guru untuk terus menyesuaikan strategi mengajar. Sementara asesmen sumatif dilaksanakan setelah satu lingkup materi, satu semester, atau satu fase pembelajaran selesai, untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran.

Yang menarik, kebijakan penilaian pendidikan yang berlaku saat ini justru mendorong pergeseran penekanan. Alih-alih menjadikan sumatif sebagai pusat gravitasi seluruh proses belajar, guru justru didorong memberi porsi lebih besar pada asesmen formatif, sementara sumatif difungsikan sebagai konfirmasi akhir, bukan satu-satunya penentu nasib akademik siswa. Prinsip ini penting dipegang guru SMP karena mengubah cara pandang: sumatif bukan alat untuk "menjatuhkan vonis", melainkan alat konfirmasi capaian belajar yang seharusnya sudah bisa diprediksi dari rangkaian asesmen formatif sebelumnya.

Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Asesmen Formatif dan Asesmen Sumatif

Aspek	Asesmen Formatif	Asesmen Sumatif
Waktu pelaksanaan	Selama proses pembelajaran berlangsung	Di akhir lingkup materi, semester, atau fase
Tujuan utama	Memantau proses dan memberi umpan balik perbaikan	Memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran
Sifat hasil	Tidak selalu dikonversi menjadi nilai/angka rapor	Menjadi bagian dari perhitungan nilai rapor
Frekuensi	Sering, berkelanjutan, fleksibel	Terjadwal, biasanya beberapa kali per semester
Contoh bentuk	Tanya jawab, kuis singkat, observasi diskusi	Ujian tertulis, proyek akhir, portofolio, presentasi
Dampak bagi siswa	Kesempatan memperbaiki pemahaman sebelum dinilai final	Menjadi dasar kelulusan/kenaikan capaian

2. Prinsip yang Wajib Dipegang Saat Menyusun Instrumen

Sebelum masuk ke contoh instrumen, ada beberapa prinsip yang perlu dipegang guru SMP agar asesmen sumatif yang disusun benar-benar sah secara pedagogis, bukan sekadar formalitas administratif:

Sahih (valid) — instrumen benar-benar mengukur tujuan pembelajaran yang dimaksud, bukan aspek lain di luar itu.
Objektif — kriteria penilaian jelas sehingga hasilnya tidak bergantung pada suasana hati penilai.
Adil — tidak menguntungkan atau merugikan siswa tertentu karena latar belakang di luar kompetensi yang diukur.
Terpadu — asesmen dirancang menyatu dengan proses pembelajaran, bukan kejutan di akhir.
Terbuka — kriteria dan rubrik penilaian diketahui siswa sejak awal, bukan rahasia guru.
Bermakna — hasil asesmen bisa ditindaklanjuti, bukan sekadar angka mati di buku nilai.
Sesuai perkembangan — bentuk dan tingkat kesulitan instrumen selaras dengan tahap perkembangan siswa SMP.

Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan besar kepada guru dalam memilih teknik dan bentuk instrumen, selama tetap berpijak pada tujuan pembelajaran. Justru di titik inilah banyak guru — termasuk yang sudah bertahun-tahun mengajar — merasa perlu belajar ulang, karena kebebasan ini menuntut kompetensi merancang instrumen, bukan sekadar mengambil soal jadi dari buku paket.

3. Ragam Bentuk Instrumen Asesmen Sumatif

Salah satu kesalahpahaman paling umum di lapangan adalah menyamakan asesmen sumatif dengan tes tertulis semata. Padahal, sumatif bisa berbentuk proyek, portofolio, presentasi, produk, hingga unjuk kerja, selama instrumennya relevan dengan kompetensi yang hendak diukur.

Tabel 2. Bentuk Instrumen Asesmen Sumatif dan Contoh Penerapannya di SMP

Aspek	Asesmen Formatif	Asesmen Sumatif
Waktu pelaksanaan	Selama proses pembelajaran berlangsung	Di akhir lingkup materi, semester, atau fase
Tujuan utama	Memantau proses dan memberi umpan balik perbaikan	Memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran
Sifat hasil	Tidak selalu dikonversi menjadi nilai/angka rapor	Menjadi bagian dari perhitungan nilai rapor
Frekuensi	Sering, berkelanjutan, fleksibel	Terjadwal, biasanya beberapa kali per semester
Contoh bentuk	Tanya jawab, kuis singkat, observasi diskusi	Ujian tertulis, proyek akhir, portofolio, presentasi
Dampak bagi siswa	Kesempatan memperbaiki pemahaman sebelum dinilai final	Menjadi dasar kelulusan/kenaikan capaian

4. Contoh Konkret: Kisi-Kisi dan Instrumen Asesmen Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas VII

Sebagai ilustrasi yang lebih operasional, berikut contoh kisi-kisi sederhana untuk asesmen sumatif akhir lingkup materi "Norma dan Keadilan" pada mapel Pendidikan Pancasila kelas VII. Kisi-kisi ini menjadi peta yang menghubungkan tujuan pembelajaran, indikator soal, level kognitif, dan bentuk instrumen — sehingga soal yang disusun tidak asal jadi.

Tabel 3. Contoh Kisi-Kisi Asesmen Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas VII

Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Jumlah Butir
Menjelaskan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat	Disajikan ilustrasi kasus, siswa mengidentifikasi jenis norma yang berlaku	C2 (Memahami)	Pilihan ganda	5
Menganalisis dampak pelanggaran norma terhadap ketertiban sosial	Siswa menganalisis studi kasus pelanggaran norma di lingkungan sekolah	C4 (Menganalisis)	Uraian	2
Menunjukkan sikap menghargai keadilan dalam kehidupan sehari-hari	Siswa merancang rencana tindakan sederhana untuk menegakkan keadilan di kelas	C6 (Mencipta)	Proyek/penugasan singkat	1

Contoh Rubrik Penilaian untuk Soal Uraian dan Proyek

Tabel 4. Rubrik Penilaian Analisis Kasus Pelanggaran Norma

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Ketepatan identifikasi jenis norma	Tepat dan disertai alasan logis	Tepat namun alasan kurang lengkap	Kurang tepat, alasan sederhana	Belum mampu mengidentifikasi
Kedalaman analisis dampak	Menjelaskan dampak jangka pendek dan panjang secara runtut	Menjelaskan dampak namun kurang runtut	Hanya menyebutkan dampak secara umum	Belum mampu menjelaskan dampak
Kejelasan bahasa dan struktur jawaban	Jelas, sistematis, mudah dipahami	Cukup jelas, sedikit kurang sistematis	Jawaban bertele-tele	Jawaban sulit dipahami

Catatan praktis dari lapangan

Di sekolah dengan keterbatasan akses internet seperti banyak SMP di daerah, instrumen sumatif berbasis proyek dan portofolio justru punya keunggulan tersendiri: prosesnya bisa berjalan luring sepenuhnya, sementara dokumentasi hasil akhir baru diunggah saat jaringan tersedia — misalnya memanfaatkan jam-jam hotspot sekolah untuk sinkronisasi data nilai. Pendekatan "luring dulu, sinkron kemudian" ini terbukti lebih realistis dibanding memaksakan ujian daring penuh di tengah keterbatasan infrastruktur.

5. Apa Kata Kalangan Akademisi?

Diskusi akademik seputar asesmen dalam Kurikulum Merdeka cukup ramai dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa temuan penelitian layak menjadi bahan refleksi guru.

Kajian tentang asesmen formatif dan sumatif dalam Kurikulum Merdeka menekankan bahwa banyak pendidik masih kesulitan merancang asesmen yang adil, proporsional, valid, dan reliabel untuk benar-benar menggambarkan kemajuan belajar siswa — bukan sekadar mengejar nilai akhir. — dirangkum dari kajian Ardiansyah, Sagita & Juanda (2023) dalam Jurnal Dewantara, 2023

Temuan tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan pada beberapa madrasah dan sekolah swasta di berbagai daerah. Studi terhadap implementasi asesmen di Madrasah Aliyah Swasta Darul Hadits Huta Baringin, misalnya, menemukan bahwa guru belum optimal menerapkan asesmen formatif dan sumatif secara berimbang, dan masih condong pada metode penilaian tradisional yang berbasis tes semata (Efendi dkk., 2024). Riset lain menyoroti bahwa kepercayaan diri guru dalam menyusun asesmen autentik — termasuk instrumen non-tes seperti portofolio dan proyek — masih menjadi tantangan tersendiri di banyak satuan pendidikan (Aminah, 2024).

Sementara itu, kajian di tingkat sekolah dasar maupun menengah pertama sama-sama menegaskan pentingnya pola pikir bertumbuh (growth mindset) dalam merancang asesmen. Prinsip ini mengingatkan guru bahwa hasil sumatif seharusnya dipandang sebagai potret capaian pada satu titik waktu, bukan label permanen atas kemampuan siswa — sebuah pergeseran cara pandang yang oleh beberapa peneliti pendidikan disebut sebagai inti dari transformasi asesmen di era Kurikulum Merdeka (Regier, 2012, sebagaimana banyak dirujuk ulang dalam kajian-kajian Kurikulum Merdeka 2022–2024).

Dari sisi literatur internasional yang kerap dijadikan rujukan dalam kajian nasional, konsep umpan balik dan keterlibatan siswa dalam proses asesmen (student engagement in assessment) yang dikemukakan Nicol (2017) turut memperkuat argumen bahwa asesmen sumatif idealnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi kelanjutan logis dari rangkaian umpan balik formatif yang konsisten sepanjang semester.

Riset terbaru pada 2024–2025 juga mulai menyoroti isu literasi asesmen guru (teacher assessment literacy) sebagai faktor penentu kualitas instrumen yang dihasilkan. Semakin tinggi pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip penyusunan instrumen — termasuk penyusunan kisi-kisi dan rubrik — semakin valid dan adil pula asesmen sumatif yang mereka hasilkan di kelas (Cirocki dkk., 2025, sebagaimana dikutip dalam kajian penerapan asesmen di madrasah aliyah).

6. Tantangan yang Kerap Dihadapi Guru SMP

Beberapa tantangan yang berulang kali muncul dalam berbagai studi lapangan patut menjadi perhatian:

Kebiasaan lama sulit dilepas. Banyak guru masih nyaman dengan format ulangan tertulis konvensional karena dianggap lebih mudah dinilai dan diadministrasikan.
Keterbatasan waktu menyusun rubrik. Menyusun rubrik yang detail dan adil membutuhkan waktu ekstra di tengah beban administrasi guru yang sudah padat.
Minimnya pelatihan berkelanjutan. Pemahaman guru terhadap perbedaan filosofis asesmen formatif dan sumatif kadang masih dangkal, sehingga penerapannya tercampur aduk.
Keterbatasan infrastruktur. Di sekolah dengan akses internet terbatas, opsi asesmen berbasis aplikasi digital perlu disesuaikan dengan strategi luring atau semi-daring.
Objektivitas penilaian non-tes. Instrumen seperti proyek dan presentasi rawan subjektif bila rubrik tidak dirancang dengan indikator yang jelas dan terukur.

7. Langkah Praktis Menyusun Instrumen Asesmen Sumatif

Berdasarkan prinsip dan temuan di atas, berikut alur kerja ringkas yang bisa dijadikan pegangan guru SMP saat menyusun instrumen sumatif:

Tentukan tujuan pembelajaran yang akan diukur — pastikan cakupannya jelas, tidak terlalu luas maupun terlalu sempit.
Susun kisi-kisi yang memetakan indikator soal, level kognitif, dan bentuk instrumen.
Pilih bentuk instrumen yang paling relevan dengan kompetensi — tidak semua tujuan pembelajaran cocok diukur dengan tes tertulis.
Rancang rubrik penilaian dengan kriteria dan deskriptor yang konkret, bukan sekadar "baik/cukup/kurang" tanpa penjelasan.
Ujicobakan instrumen pada skala kecil bila memungkinkan, untuk melihat apakah soal dipahami siswa sesuai maksud guru.
Sampaikan kriteria penilaian kepada siswa sebelum asesmen berlangsung, sejalan dengan prinsip keterbukaan.
Gunakan hasil asesmen sebagai bahan refleksi pembelajaran ke depan, bukan sekadar angka yang dipindahkan ke rapor.

8. Menutup: Sumatif Bukan Garis Akhir, Melainkan Titik Refleksi

Pada akhirnya, kualitas asesmen sumatif dalam Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada niat dan kompetensi guru dalam merancangnya. Instrumen yang baik tidak harus rumit atau mewah secara teknologi — yang terpenting adalah instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, dilaksanakan secara adil, dan hasilnya bisa dimaknai untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya.

Bagi guru SMP, khususnya yang mengajar di daerah dengan keterbatasan sarana, kabar baiknya adalah Kurikulum Merdeka justru memberi ruang fleksibilitas yang luas. Sebuah proyek sederhana, portofolio jurnal reflektif, atau simulasi musyawarah kelas bisa menjadi instrumen sumatif yang jauh lebih bermakna dibanding lembar soal pilihan ganda yang hanya mengukur ingatan jangka pendek. Yang dibutuhkan bukan sumber daya berlimpah, melainkan kejelasan tujuan pembelajaran dan rubrik penilaian yang dirancang dengan cermat sejak awal.

Rujukan yang digunakan sebagai bahan penulisan:

Ardiansyah, Sagita, F., & Juanda, J. (2023). Asesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar. JLPI, 3(1).
Efendi, dkk. (2024). Penerapan Asesmen Formatif dan Sumatif dalam Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Swasta Darul Hadits Huta Baringin.
Aminah (2024), sebagaimana dikutip dalam kajian penerapan asesmen madrasah aliyah, 2024–2025.
Mujiburrahman, Kartiani, B. S., & Parhanuddin, L. (2023). Asesmen Pembelajaran Sekolah Dasar dalam Kurikulum Merdeka. Pena Anda: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 1(1), 39–48.
Nicol, D. (2017), sebagaimana dirujuk dalam kajian asesmen formatif dan sumatif, Jurnal Dewantara, 2023.
Cirocki, dkk. (2025), tentang literasi asesmen guru, sebagaimana dikutip dalam kajian implementasi Kurikulum Merdeka 2024–2025.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Tentang Penulis
Ahmad Ramlan adalah pemerhati pendidikan yang aktif menulis seputar praktik pembelajaran dan asesmen dalam implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang sekolah menengah pertama.

Ingin Melihat Artikel serupa kunjungi ling dibawah ini :

https://ahmadramlanozil.blogspot.com/2026/08/instrumen-asesmen-formatif-kurikulum.html

Selasa, 04 Agustus 2026

KKTP Format Interval Nilai Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas VII Kurikulum Merdeka

Pendidikan · Kurikulum Merdeka

Contoh Instrumen KKTP Format Interval Nilai Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas VII Kurikulum Merdeka

Ditulis oleh Ahmad Ramlan • Dipublikasikan Rabu, 6 Agustus 2026, pukul 19.54 WIB

Penerapan Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terus menuntut guru untuk semakin adaptif dalam merancang perangkat asesmen, salah satunya adalah Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan istilah KKTP.

Bagi guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila, khususnya yang mengampu kelas VII, penyusunan KKTP menjadi tahapan penting yang tidak bisa dilewatkan sebelum proses pembelajaran dan asesmen dilaksanakan. Salah satu format KKTP yang paling banyak digunakan oleh guru di lapangan saat ini adalah format interval nilai, karena dianggap lebih praktis, terukur, dan mudah dipahami baik oleh guru, peserta didik, maupun orang tua.

Artikel ini akan mengupas secara menyeluruh mengenai apa itu KKTP, mengapa format interval nilai banyak dipilih, serta memberikan contoh konkret instrumen KKTP untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas VII yang dapat langsung diadaptasi oleh guru di sekolah masing-masing, termasuk sekolah-sekolah di wilayah dengan keterbatasan akses seperti daerah pedesaan maupun daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Memahami Kembali Apa Itu KKTP

KKTP atau Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran adalah acuan yang digunakan guru untuk menentukan apakah seorang peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Berbeda dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada kurikulum sebelumnya yang cenderung bersifat angka tunggal dan kaku yang berlaku untu semua peserta didik, KKTP dalam Kurikulum Merdeka dirancang agar lebih fleksibel dan kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan tujuan pembelajaran itu sendiri.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih pendekatan dalam menyusun KKTP. Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang lazim digunakan, yaitu pendekatan deskripsi kriteria, pendekatan rubrik, dan pendekatan interval nilai. Ketiganya memiliki kelebihan masing-masing, namun pendekatan interval nilai menjadi favorit banyak guru karena kesederhanaannya dalam proses penilaian harian di kelas.

Mengapa Format Interval Nilai Banyak Dipilih Guru

Format interval nilai membagi rentang skor menjadi beberapa kategori pencapaian, misalnya dari kategori “Belum Berkembang” hingga “Sangat Berkembang”. Setiap kategori memiliki rentang angka tertentu yang mencerminkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran.

Ada beberapa alasan mengapa format ini menjadi pilihan populer, di antaranya:

Mudah dikomunikasikan. Guru dapat menjelaskan capaian peserta didik dengan lebih sederhana kepada orang tua maupun peserta didik itu sendiri, karena disajikan dalam bentuk rentang angka yang jelas.
Efisien untuk kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak. Guru tidak perlu menulis deskripsi kualitatif yang panjang untuk setiap peserta didik, cukup mengacu pada interval yang telah ditetapkan.
Cocok dipadukan dengan berbagai teknik penilaian. Baik penilaian tertulis, unjuk kerja, proyek, maupun observasi sikap, semuanya dapat dikonversi ke dalam skor dan dipetakan ke dalam interval nilai.
Mendukung pelaporan yang terstandardisasi. Sekolah dapat menyusun rapor dengan format yang konsisten antar guru dan antar mata pelajaran.
Fleksibel untuk kondisi sekolah dengan keterbatasan sumber daya. Bagi sekolah di daerah dengan akses internet terbatas, format interval nilai dapat disusun secara manual di atas kertas maupun direkap secara luring, kemudian disinkronkan ke sistem sekolah ketika ada akses jaringan.

Langkah Penyusunan KKTP Format Interval Nilai

Sebelum masuk ke contoh instrumen, penting bagi guru untuk memahami langkah-langkah dasar penyusunan KKTP format interval nilai agar instrumen yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Menetapkan Tujuan Pembelajaran (TP). Guru merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan pemerintah untuk fase D (kelas VII, VIII, dan IX).
Menentukan Indikator Ketercapaian. Setiap tujuan pembelajaran diturunkan menjadi beberapa indikator yang lebih operasional dan dapat diukur.
Menyusun Instrumen Penilaian. Guru menyiapkan instrumen berupa soal tertulis, lembar observasi, rubrik unjuk kerja, atau kombinasi ketiganya sesuai kebutuhan.
Menentukan Rentang Skor Maksimal. Biasanya skor maksimal ditetapkan pada angka 100 agar mudah dikonversi ke dalam persentase.
Membagi Interval Nilai. Rentang skor 0 sampai 100 dibagi menjadi beberapa kategori, umumnya empat kategori utama, yaitu Belum Berkembang, Mulai Berkembang, Berkembang Sesuai Harapan, dan Sangat Berkembang.
Menyusun Deskripsi Setiap Kategori. Setiap interval diberi deskripsi singkat agar guru maupun pihak lain memahami makna kualitatif di balik rentang angka tersebut.

Contoh Instrumen KKTP Format Interval Nilai untuk Pendidikan Pancasila Kelas VII

Berikut disajikan contoh konkret instrumen KKTP dengan format interval nilai yang dapat diadaptasi oleh guru Pendidikan Pancasila kelas VII pada beberapa elemen capaian pembelajaran, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Interval Nilai Umum (Acuan Dasar)

Interval Nilai	Kategori Capaian	Deskripsi Kualitatif
0 – 40	Belum Berkembang (BB)	Peserta didik belum menunjukkan pemahaman terhadap materi dan memerlukan pendampingan intensif dari guru.
41 – 65	Mulai Berkembang (MB)	Peserta didik mulai menunjukkan pemahaman dasar namun masih memerlukan bimbingan dalam penerapannya.
66 – 85	Berkembang Sesuai Harapan (BSH)	Peserta didik menunjukkan pemahaman yang baik dan mampu menerapkan konsep secara mandiri pada sebagian besar situasi.
86 – 100	Sangat Berkembang (SB)	Peserta didik menunjukkan pemahaman yang mendalam dan mampu menerapkan konsep secara konsisten bahkan pada situasi yang kompleks.

2. Contoh KKTP Elemen Pancasila

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara serta menunjukkan sikap menghargai jasa para tokoh perumus Pancasila.

Indikator Ketercapaian	Interval Nilai	Kategori	Deskripsi Capaian
Menjelaskan kronologi sidang BPUPKI dan PPKI	0 – 40	Belum Berkembang	Belum mampu menjelaskan urutan peristiwa sidang perumusan Pancasila.
	41 – 65	Mulai Berkembang	Mampu menyebutkan sebagian peristiwa namun urutan waktu masih keliru.
	66 – 85	Berkembang Sesuai Harapan	Mampu menjelaskan kronologi sidang dengan tepat dan runtut.
	86 – 100	Sangat Berkembang	Mampu menjelaskan kronologi secara runtut disertai analisis nilai sejarah di baliknya.
Menunjukkan sikap menghargai jasa tokoh perumus Pancasila	0 – 40	Belum Berkembang	Belum menunjukkan sikap menghargai dalam pembelajaran maupun diskusi kelas.
	41 – 65	Mulai Berkembang	Menunjukkan sikap menghargai namun belum konsisten.
	66 – 85	Berkembang Sesuai Harapan	Konsisten menunjukkan sikap menghargai dalam berbagai kegiatan pembelajaran.
	86 – 100	Sangat Berkembang	Menjadi teladan bagi teman sekelas dalam menunjukkan sikap menghargai jasa pahlawan.

3. Contoh KKTP Elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu mengidentifikasi norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945.

Interval Nilai	Kategori	Deskripsi Capaian
0 – 40	Belum Berkembang	Belum mampu membedakan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat.
41 – 65	Mulai Berkembang	Mampu menyebutkan jenis norma namun belum mampu memberikan contoh penerapannya.
66 – 85	Berkembang Sesuai Harapan	Mampu membedakan jenis norma serta memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
86 – 100	Sangat Berkembang	Mampu menganalisis keterkaitan antar norma serta memberikan solusi atas pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan sekitar.

4. Contoh KKTP Elemen Bhinneka Tunggal Ika

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu mengenal dan menghargai keragaman budaya, suku, agama, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Interval Nilai	Kategori	Deskripsi Capaian
0 – 40	Belum Berkembang	Belum menunjukkan pemahaman terhadap konsep keberagaman di lingkungan sekitar.
41 – 65	Mulai Berkembang	Mengenal beberapa bentuk keberagaman namun belum mampu mengaitkannya dengan nilai persatuan.
66 – 85	Berkembang Sesuai Harapan	Mampu menjelaskan bentuk-bentuk keberagaman serta pentingnya menjaga persatuan.
86 – 100	Sangat Berkembang	Mampu menjadi penggerak sikap toleransi dan aktif mengajak teman untuk saling menghargai perbedaan.

5. Contoh KKTP Elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Interval Nilai	Kategori	Deskripsi Capaian
0 – 40	Belum Berkembang	Belum mampu menjelaskan karakteristik wilayah NKRI.
41 – 65	Mulai Berkembang	Mampu menyebutkan sebagian karakteristik wilayah namun penjelasan masih kurang lengkap.
66 – 85	Berkembang Sesuai Harapan	Mampu menjelaskan karakteristik wilayah NKRI secara lengkap dan tepat.
86 – 100	Sangat Berkembang	Mampu menganalisis tantangan menjaga keutuhan NKRI serta memberikan gagasan solutif untuk mengatasinya.

Cara Mengonversi Skor Asesmen ke dalam Interval Nilai

Setelah instrumen KKTP disusun, tahap selanjutnya adalah mengonversi hasil asesmen peserta didik ke dalam interval nilai yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel contoh perhitungan konversi skor dari beberapa teknik penilaian menjadi nilai akhir.

Teknik Penilaian	Bobot	Contoh Skor Peserta Didik	Skor Terbobot
Tes Tertulis	40%	80	32
Penilaian Sikap (Observasi)	20%	90	18
Penilaian Proyek/Unjuk Kerja	40%	75	30
Total Nilai Akhir	100%	–	80

Berdasarkan tabel acuan interval nilai umum, skor akhir 80 pada contoh di atas termasuk ke dalam kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH), yang berarti peserta didik tersebut telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tujuan pembelajaran yang diujikan.

Tips Praktis Penerapan KKTP Interval Nilai di Kelas

Bagi rekan-rekan guru Pendidikan Pancasila, terutama yang mengajar di sekolah dengan keterbatasan sarana dan akses internet, berikut beberapa tips praktis dalam menerapkan KKTP format interval nilai:

Susun instrumen secara sederhana namun tetap valid. Tidak perlu membuat instrumen yang terlalu rumit, cukup pastikan setiap indikator memiliki alat ukur yang jelas.
Gunakan format tabel yang konsisten di setiap elemen. Konsistensi format akan memudahkan guru saat merekap nilai maupun saat menyusun laporan hasil belajar.
Libatkan peserta didik dalam proses refleksi. Setelah mengetahui kategori capaiannya, ajak peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap proses belajarnya.
Simpan rekap nilai secara luring terlebih dahulu. Bagi sekolah dengan jaringan internet terbatas, guru dapat mencatat hasil asesmen secara manual atau melalui aplikasi luring, kemudian menyinkronkan data ke sistem sekolah ketika akses jaringan tersedia, misalnya memanfaatkan titik hotspot sekolah secara berkala.
Evaluasi dan revisi interval secara berkala. Interval nilai bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Guru dapat melakukan evaluasi setiap akhir semester untuk menyesuaikan interval dengan karakteristik peserta didik yang dihadapi.

Penutup

Penyusunan KKTP dengan format interval nilai memberikan kemudahan bagi guru Pendidikan Pancasila kelas VII dalam memetakan capaian belajar peserta didik secara terukur dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan yang tepat serta mengadaptasi contoh instrumen di atas sesuai dengan karakteristik sekolah dan peserta didik masing-masing, diharapkan proses asesmen dalam Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih bermakna, adil, dan mendukung tumbuh kembang karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Semoga artikel ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi rekan-rekan guru dalam menyusun perangkat asesmen di satuan pendidikan masing-masing.

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.
Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kemendikbudristek. Diakses melalui https://ditsmp.kemdikbud.go.id/download/panduan-pembelajaran-dan-asesmen-kurikulum-merdeka/
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Kepala BSKAP tentang Capaian Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Jakarta: BSKAP Kemendikbudristek.

Senin, 03 Agustus 2026

Perbedaan KKM Kurikulum 2013 dan KKTP Kurikulum Merdeka

Pendidikan · Kurikulum

Dari Angka Mutlak ke Deskripsi Capaian: Mengurai Perbedaan KKM Kurikulum 2013 dan KKTP Kurikulum Merdeka

Oleh Ahmad Ramlan | Dipublikasikan Senin, 3 Agustus 2026 pukul 19.13 WIB

Transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka tidak hanya mengubah struktur mata pelajaran dan pendekatan pembelajaran, tetapi juga mengguncang salah satu fondasi paling mendasar dalam dunia pendidikan: cara guru menilai ketuntasan belajar siswa. Istilah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang selama lebih dari satu dekade akrab di telinga guru dan orang tua, kini digantikan oleh konsep baru bernama Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Perubahan ini bukan sekadar ganti istilah, melainkan pergeseran cara pandang tentang apa artinya "siswa dinyatakan tuntas belajar".

Bagi sebagian guru, terutama yang telah lama terbiasa dengan sistem penilaian berbasis angka baku, peralihan ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang berubah? Mengapa pemerintah merasa perlu meninggalkan KKM yang sudah mapan? Dan bagaimana KKTP bekerja dalam praktik sehari-hari di ruang kelas? Artikel ini mencoba mengurai perbedaan keduanya secara menyeluruh, lengkap dengan pandangan akademisi dan praktisi pendidikan dalam lima tahun terakhir yang ikut mewarnai perdebatan tentang efektivitas pergeseran paradigma penilaian ini.

Mengenal KKM: Warisan Kurikulum 2013

Kriteria Ketuntasan Minimal, atau yang lebih dikenal dengan singkatan KKM, adalah batas nilai minimal yang harus dicapai siswa agar dinyatakan tuntas dalam mempelajari suatu kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu. Dalam praktik Kurikulum 2013, satuan pendidikan menetapkan angka KKM di awal tahun ajaran melalui rapat bersama kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: karakteristik peserta didik atau intake, kompleksitas materi, dan daya dukung yang dimiliki sekolah seperti sarana, prasarana, dan kompetensi guru.

Angka KKM biasanya berkisar antara 60 hingga 80, tergantung pada hasil pembobotan tiga aspek tersebut. Siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM wajib mengikuti program remedial hingga mencapai standar minimal, sementara siswa yang nilainya sudah melampaui KKM idealnya mendapat pengayaan, meskipun dalam praktiknya pengayaan sering terlewat karena guru harus mengejar target kurikulum ke subtema berikutnya. Sifat KKM yang kuantitatif dan seragam inilah yang kemudian menjadi salah satu titik kritik utama terhadap sistem penilaian Kurikulum 2013.

KKTP: Wajah Baru Penilaian di Kurikulum Merdeka

Sebagai gantinya, Kurikulum Merdeka memperkenalkan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran atau KKTP. Berbeda dengan KKM yang ditetapkan di tingkat satuan pendidikan secara kolektif untuk satu mata pelajaran secara keseluruhan, KKTP disusun oleh guru untuk setiap Tujuan Pembelajaran (TP) yang diturunkan dari Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dalam satu fase, bukan per jenjang kelas seperti sebelumnya. Penyusunan KKTP dilakukan sejak tahap perencanaan modul ajar, sehingga kriteria ketercapaian sudah dirancang bersamaan dengan indikator dan instrumen asesmen yang akan digunakan.

Menurut Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat tiga pendekatan yang bisa dipakai guru untuk menyusun KKTP, yaitu menggunakan deskripsi kriteria, menggunakan rubrik penilaian dengan beberapa level pencapaian, atau menggunakan skala interval nilai yang dilengkapi dengan interpretasi kualitatif. Pendekatan ini memberi keleluasaan bagi guru untuk memilih format yang paling sesuai dengan karakteristik mata pelajaran maupun gaya belajar siswanya, sesuatu yang tidak dimungkinkan dalam skema KKM yang serba angka tunggal.

Hal penting lain yang membedakan KKTP adalah fungsinya sebagai alat refleksi, bukan sekadar alat pemeringkat. KKTP dirancang untuk membantu guru memahami sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi tertentu, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi guru itu sendiri untuk memperbaiki strategi mengajar pada pertemuan berikutnya. Dengan kata lain, KKTP tidak hanya berbicara tentang lulus atau tidak lulus, tetapi tentang gambaran utuh proses belajar siswa.

Tabel Perbandingan KKM dan KKTP

Agar lebih mudah dipahami, berikut adalah rangkuman perbedaan mendasar antara KKM pada Kurikulum 2013 dan KKTP pada Kurikulum Merdeka dari berbagai aspek penilaian:

Aspek	KKM (Kurikulum 2013)	KKTP (Kurikulum Merdeka)
Kepanjangan	Kriteria Ketuntasan Minimal	Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Sifat penilaian	Kuantitatif, berupa angka mutlak tunggal (misalnya 75)	Kualitatif dan deskriptif, dapat berupa rubrik, deskripsi kriteria, atau interval nilai disertai interpretasi
Cakupan penetapan	Ditetapkan untuk satu mata pelajaran secara keseluruhan per jenjang kelas	Ditetapkan untuk setiap Tujuan Pembelajaran secara spesifik dalam satu fase
Pihak yang menetapkan	Satuan pendidikan secara kolektif (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan)	Guru mata pelajaran secara individual saat menyusun modul ajar
Waktu penyusunan	Di awal tahun ajaran, terpisah dari proses perencanaan pembelajaran harian	Bersamaan dengan penyusunan modul ajar dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran
Dasar pertimbangan	Intake siswa, kompleksitas materi, daya dukung sekolah	Tujuan pembelajaran spesifik, karakteristik asesmen, dan konteks pembelajaran di kelas
Periode berlaku	Per tahun ajaran, per jenjang kelas	Per fase (umumnya mencakup rentang dua tahun ajaran)
Konsekuensi bagi siswa di bawah standar	Wajib mengikuti remedial hingga mencapai angka KKM	Mendapat umpan balik dan pendampingan sesuai kebutuhan, dengan penekanan pada proses perbaikan bertahap
Fleksibilitas	Relatif kaku karena berupa standar baku di tingkat sekolah	Fleksibel, guru dapat menyesuaikan format dan indikator sesuai karakteristik peserta didik
Fokus utama	Menentukan status tuntas atau tidak tuntas	Merefleksikan proses belajar dan tingkat penguasaan kompetensi secara menyeluruh
Landasan regulasi	Panduan penilaian Kurikulum 2013	Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian, serta Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka

Mengapa Pemerintah Meninggalkan KKM?

Pergeseran dari KKM ke KKTP tidak muncul begitu saja. Kajian akademik yang membandingkan implementasi kedua kurikulum menyimpulkan bahwa sistem KKM cenderung menyamaratakan kemampuan seluruh siswa karena hanya mengandalkan satu angka tunggal tanpa penjelasan lebih lanjut tentang aspek kompetensi apa yang sebenarnya belum dikuasai. Dua siswa yang sama-sama mendapat nilai delapan puluh, misalnya, bisa saja memiliki kekuatan dan kelemahan yang sangat berbeda, namun angka KKM tidak mampu menangkap nuansa tersebut.

Kurikulum Merdeka lahir dengan semangat "merdeka belajar" yang menempatkan proses dan kreativitas siswa sebagai inti pembelajaran, bukan sekadar pencapaian angka. Filosofi inilah yang mendasari penghapusan KKM secara nasional. Sebagai gantinya, guru diberi ruang lebih luas untuk merancang kriteria yang benar-benar mencerminkan tujuan pembelajaran spesifik yang ingin dicapai, bukan standar generik yang berlaku untuk semua kompetensi sekaligus.

Pandangan Akademisi dan Praktisi Pendidikan

Perdebatan mengenai efektivitas pergeseran dari KKM ke KKTP turut mewarnai diskursus akademik pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kajian dan tulisan ilmiah yang membahas transformasi Kurikulum Merdeka memberikan gambaran yang cukup kaya tentang bagaimana perubahan ini dipandang oleh kalangan pendidik dan peneliti.

Sejumlah kajian pendidikan menekankan bahwa semangat "merdeka belajar" dalam Kurikulum Merdeka mendorong proses pembelajaran yang membuka ruang kreativitas siswa, dengan metode-metode yang melatih kemampuan berpikir kritis seperti pembelajaran berbasis masalah, inkuiri, dan proyek — pergeseran yang selaras dengan alasan mengapa penilaian juga bergeser dari sekadar angka menuju deskripsi capaian yang lebih kaya makna.
— Rujukan pada kajian akademik tentang penerapan Kurikulum Merdeka, sebagaimana banyak dikutip dalam publikasi pendidikan nasional sejak 2021

Penulis buku "Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar" yang terbit pada 2020 juga kerap menjadi rujukan dalam berbagai kajian akademik terbaru mengenai transformasi asesmen di Kurikulum Merdeka. Karya-karya tersebut secara konsisten menyoroti bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kesiapan guru dalam memahami filosofi asesmen formatif, bukan sekadar mengganti nama KKM menjadi KKTP tanpa mengubah cara berpikir tentang penilaian itu sendiri.

Sementara itu, penelitian tindakan kelas yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal pendidikan sepanjang 2023 dan 2024 banyak mendokumentasikan bagaimana guru di lapangan menggunakan KKTP sebagai acuan untuk mengevaluasi capaian belajar siswa pada materi tertentu, misalnya dalam mata pelajaran sains di jenjang menengah pertama. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan KKTP di lapangan cenderung tetap menggunakan angka ambang batas sebagai salah satu indikator, namun dilengkapi dengan proses refleksi dan tindak lanjut pembelajaran yang lebih personal dibanding era KKM.

Kajian ilmiah lain yang membandingkan langsung implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah menengah pertama juga menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka tidak menitikberatkan pada keseragaman standar ketuntasan, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran dilakukan dalam kerangka waktu per fase yang mencakup dua tahun, alih-alih terikat kaku pada jenjang kelas seperti pada era KKM. Pendekatan ini dinilai memberi ruang lebih besar bagi guru untuk mengakomodasi kecepatan belajar siswa yang beragam.

Di sisi lain, tidak sedikit pula suara kritis dari kalangan praktisi pendidikan yang menyoroti tantangan penerapan KKTP di lapangan. Beberapa guru mengeluhkan bahwa fleksibilitas yang ditawarkan KKTP justru menimbulkan kebingungan, terutama bagi guru yang belum terbiasa merancang rubrik atau deskripsi kriteria secara mandiri. Tanpa pelatihan yang memadai, sebagian guru pada akhirnya kembali menggunakan pendekatan mirip KKM, yaitu menetapkan angka ambang batas tunggal, namun dengan label KKTP, sehingga esensi perubahan paradigma penilaian belum sepenuhnya tercapai di lapangan.

Perdebatan tentang Fleksibilitas versus Kejelasan Standar

Salah satu titik perdebatan paling menonjol dalam lima tahun terakhir adalah soal trade-off antara fleksibilitas dan kejelasan standar. Pendukung KKTP berargumen bahwa fleksibilitas yang diberikan kepada guru justru menjadi kekuatan utama Kurikulum Merdeka, karena setiap kelas dan setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak adil jika dipukul rata dengan satu angka KKM yang sama. Pendekatan berbasis rubrik dan deskripsi dianggap lebih mampu menangkap kompleksitas capaian belajar siswa secara utuh, termasuk aspek keterampilan dan sikap yang sulit direpresentasikan hanya dengan angka.

Namun, kalangan yang lebih berhati-hati mengingatkan bahwa fleksibilitas tanpa panduan teknis yang jelas berisiko menciptakan disparitas standar antarsekolah, bahkan antarguru dalam satu sekolah yang sama. Jika satu guru menetapkan KKTP yang relatif mudah dicapai sementara guru lain menetapkan kriteria yang jauh lebih ketat untuk tujuan pembelajaran yang setara, maka nilai rapor siswa dari kedua kelas tersebut menjadi sulit diperbandingkan secara objektif. Kekhawatiran semacam ini banyak muncul dalam diskusi-diskusi guru di berbagai forum pendidikan daring sejak awal masa transisi kurikulum pada 2022 hingga sekarang.

Dampak terhadap Guru dan Siswa dalam Praktik Sehari-hari

Bagi guru, peralihan dari KKM ke KKTP menuntut perubahan pola pikir yang tidak sederhana. Jika sebelumnya guru cukup merujuk pada angka KKM yang sudah ditetapkan sekolah, kini setiap guru dituntut untuk aktif merancang sendiri kriteria ketercapaian untuk setiap tujuan pembelajaran yang diajarkan. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang asesmen formatif, kemampuan menyusun rubrik yang valid, serta kepekaan dalam membaca kebutuhan belajar siswa secara individual.

Di sisi siswa, perubahan ini idealnya membawa dampak positif berupa umpan balik belajar yang lebih kaya dan personal. Alih-alih hanya mengetahui apakah nilainya di atas atau di bawah angka KKM, siswa kini dapat memahami secara lebih spesifik aspek kompetensi mana yang sudah dikuasai dan mana yang masih perlu diperbaiki. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip asesmen sebagai bagian dari proses pembelajaran (assessment as learning), bukan sekadar alat pengukuran di akhir proses (assessment of learning).

Meski demikian, transisi ini juga membawa beban administratif baru bagi guru. Menyusun KKTP untuk setiap tujuan pembelajaran, pada setiap mata pelajaran, dan untuk setiap fase, jelas membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit dibandingkan hanya menetapkan satu angka KKM di awal tahun ajaran. Persoalan ini menjadi semakin terasa di sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya, termasuk keterbatasan waktu pelatihan bagi guru untuk benar-benar memahami filosofi dan teknik penyusunan KKTP secara mendalam.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Berbagai laporan dan kajian lapangan mencatat sejumlah tantangan konkret dalam penerapan KKTP. Pertama, masih banyak guru yang menyamakan KKTP dengan KKM secara substansi, sekadar mengganti istilah tanpa mengubah esensi penilaian menjadi lebih deskriptif dan reflektif. Kedua, minimnya pelatihan teknis yang merata membuat kualitas KKTP antarsekolah, bahkan antarguru, bervariasi cukup signifikan. Ketiga, sistem pelaporan hasil belajar atau rapor yang harus mengakomodasi format naratif dan deskriptif menambah kompleksitas administratif yang harus dikelola guru di tengah beban mengajar yang sudah padat.

Keempat, koordinasi antarguru mata pelajaran dalam satu fase menjadi krusial agar KKTP yang disusun benar-benar selaras dengan Alur Tujuan Pembelajaran dan tidak tumpang tindih atau justru menimbulkan celah kompetensi yang tidak terpantau. Tanpa kolaborasi yang baik di tingkat sekolah, penerapan KKTP berisiko berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dengan baik dalam satu kesatuan capaian pembelajaran siswa selama satu fase penuh.

Kesimpulan: Perubahan Nama atau Perubahan Cara Berpikir?

Pada akhirnya, perbedaan antara KKM dan KKTP bukan sekadar soal istilah teknis dalam dunia pendidikan, melainkan cerminan dari pergeseran filosofi yang lebih besar tentang bagaimana keberhasilan belajar seharusnya dimaknai. KKM merepresentasikan pendekatan penilaian yang seragam, kuantitatif, dan berorientasi pada hasil akhir. KKTP, di sisi lain, berupaya menghadirkan penilaian yang lebih personal, deskriptif, dan berorientasi pada proses, sejalan dengan semangat merdeka belajar yang menjadi ruh Kurikulum Merdeka.

Namun sebagaimana disoroti oleh berbagai kajian dan pengalaman guru di lapangan, keberhasilan transformasi ini tidak akan tercapai hanya dengan mengganti istilah di atas kertas. Dibutuhkan pemahaman filosofis yang utuh, pelatihan teknis yang memadai, serta dukungan sistem yang konsisten agar KKTP benar-benar menjalankan fungsinya sebagai alat refleksi pembelajaran, bukan sekadar KKM dengan wajah baru. Sejauh mana cita-cita ini terwujud akan sangat bergantung pada bagaimana sekolah, guru, dan pemangku kebijakan pendidikan bekerja sama menerjemahkan konsep KKTP ke dalam praktik nyata di ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia.

Instrumen Asesmen Formatif Kurikulum Merdeka untuk Jenjang SMP

Asesmen formatif kini menjadi jantung dari praktik pembelajaran di bawah payung Kurikulum Merdeka, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berbeda dengan asesmen sumatif yang berorientasi pada hasil akhir, asesmen formatif dirancang untuk memberi umpan balik yang hidup dan berkelanjutan, baik bagi guru maupun peserta didik, selama proses belajar berlangsung. Artikel ini menyajikan berbagai contoh instrumen asesmen formatif yang relevan untuk Kelas VII, VIII, dan IX, dilengkapi tabel ringkas serta rangkuman pandangan akademik lima tahun terakhir yang memperkuat pentingnya praktik ini di ruang kelas.

Memahami Kedudukan Asesmen Formatif dalam Kurikulum Merdeka

Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, instrumen penilaian pada dasarnya terbagi ke dalam tiga ranah besar, yakni asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif, yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sebagaimana dikutip dari kajian pelaksanaan penilaian Pendidikan Pancasila berdasarkan Kurikulum Merdeka di salah satu SMP negeri. Asesmen diagnostik berfungsi memetakan kesiapan awal siswa sebelum sebuah unit pembelajaran dimulai, sementara asesmen sumatif dilaksanakan di akhir unit atau semester untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan hasilnya masuk ke rapor, di mana bentuknya tidak harus berupa tes tertulis melainkan bisa berupa proyek, portofolio, presentasi, atau unjuk kerja selama instrumennya sesuai dengan kompetensi yang hendak diukur.

Yang membedakan Kurikulum Merdeka dari kurikulum sebelumnya adalah keleluasaan yang diberikan kepada guru untuk menentukan sendiri jenis, teknik, bentuk instrumen, hingga waktu pelaksanaan asesmen, menyesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, alih-alih menyeragamkan bentuk penilaian sebagaimana lazim pada kurikulum terdahulu. Pada paradigma pembelajaran baru ini, guru bahkan diharapkan memberi porsi yang lebih besar pada pelaksanaan asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif, dengan tujuan menanamkan kesadaran bahwa proses belajar sama pentingnya, bahkan lebih penting, daripada sekadar hasil akhir, sebuah pergeseran cara pandang yang mendukung penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset dalam perencanaan dan pelaksanaan asesmen.

Secara sederhana, asesmen formatif adalah rangkaian aktivitas penilaian yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik, baik bagi pendidik maupun peserta didik, untuk memperbaiki proses belajar yang sedang berlangsung, bukan sekadar untuk memvonis benar atau salah pada akhir sebuah materi. Karena sifatnya yang berkelanjutan dan tertanam dalam proses pembelajaran itu sendiri, asesmen formatif memungkinkan guru mengambil keputusan pembelajaran secara adaptif, misalnya mengulang sebuah konsep, mengubah metode mengajar, atau memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah menguasai materi lebih cepat.

Mengapa Asesmen Formatif Penting bagi Siswa SMP

Masa SMP adalah periode transisi kognitif dan sosial yang krusial bagi remaja usia 12 hingga 15 tahun. Pada rentang usia ini, siswa mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, namun kepercayaan diri akademik mereka masih sangat rentan terhadap cara guru memberikan penilaian dan umpan balik. Asesmen formatif yang dirancang dengan baik memberi ruang bagi siswa untuk melakukan kesalahan tanpa rasa takut dihakimi secara final, karena fungsinya memang untuk perbaikan, bukan penghakiman akhir.

Sayangnya, di lapangan, tidak sedikit pendidik yang masih kesulitan merancang asesmen yang adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar sekaligus menjadi dasar penyusunan program pembelajaran lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sebuah fenomena yang banyak ditemukan dari berbagai sumber penelitian dan jurnal pendidikan. Kondisi ini semakin nyata di sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya, termasuk sekolah di wilayah terpencil yang mengandalkan strategi luring atau semi-daring dalam mengelola instrumen asesmennya.

Riset lain bahkan menyoroti bahwa asesmen kerap terjebak menjadi sekadar formalitas administratif belaka, alih-alih menjadi alat yang benar-benar dimanfaatkan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sebuah persoalan yang diperkuat oleh temuan penelitian lain yang senada. Di sinilah pentingnya guru SMP memiliki contoh instrumen asesmen formatif yang konkret, praktis, dan mudah diadaptasi ke berbagai mata pelajaran maupun kondisi kelas.

Tabel Contoh Instrumen Asesmen Formatif untuk Jenjang SMP

Agar lebih mudah dipahami dan langsung dapat diterapkan, berikut tabel ringkasan berbagai instrumen asesmen formatif yang cocok digunakan pada jenjang SMP, lengkap dengan deskripsi singkat dan contoh penerapannya di kelas.

Tabel 1. Contoh instrumen asesmen formatif Kurikulum Merdeka jenjang SMP

No	Jenis Instrumen	Deskripsi Singkat	Contoh Penerapan di Kelas SMP	Waktu Pelaksanaan
1	Lembar Observasi	Guru mencatat perilaku, partisipasi, dan cara berpikir siswa secara langsung menggunakan indikator yang jelas	Mengamati keaktifan siswa saat diskusi kelompok tentang norma dan nilai Pancasila	Selama kegiatan belajar berlangsung
2	Exit Ticket (Tiket Keluar)	Pertanyaan singkat 1–3 butir yang dijawab siswa di akhir pertemuan dalam waktu sekitar lima menit	“Tuliskan satu hal yang kamu pahami hari ini, dan satu pertanyaan yang masih kamu miliki”	Akhir setiap pertemuan
3	Kuis Lisan Singkat	Pertanyaan lisan sederhana untuk mengecek pemahaman dasar tanpa memberi nilai formal	Guru menanyakan kembali konsep inti secara acak kepada beberapa siswa	Awal atau tengah pembelajaran
4	Jurnal Refleksi Siswa	Catatan tertulis siswa tentang proses berpikir, perasaan, dan kesulitan belajar mereka sendiri	Siswa menulis refleksi mingguan tentang materi yang paling sulit dipahami	Mingguan atau per unit
5	Penilaian Diri (Self-Assessment)	Siswa menilai kemampuan dan proses belajarnya sendiri menggunakan instrumen yang telah disiapkan guru	Checklist pemahaman diri sebelum ulangan harian	Sebelum atau sesudah unit belajar
6	Penilaian Antarteman (Peer-Assessment)	Siswa memberi masukan terhadap hasil kerja atau presentasi temannya berdasarkan kriteria yang disepakati	Menilai presentasi kelompok lain dengan rubrik sederhana	Setelah presentasi kelompok
7	Portofolio Proses	Kumpulan contoh tugas siswa dari waktu ke waktu yang menunjukkan perkembangan belajar	Kumpulan lembar kerja proyek P5 dari awal hingga akhir semester	Berkelanjutan sepanjang semester
8	Diskusi Kelompok Terpandu	Guru mengamati interaksi, argumentasi, dan kontribusi siswa dalam kerja kelompok	Diskusi studi kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara	Sesi pembelajaran kolaboratif
9	Peta Konsep (Concept Map)	Siswa menggambarkan hubungan antarkonsep untuk menunjukkan pemahaman struktural mereka	Membuat peta konsep tentang hubungan antarlembaga negara	Akhir sub-bab atau tema
10	Pertanyaan Pemantik Reflektif	Pertanyaan terbuka yang mendorong siswa berpikir kritis sebelum atau selama pembelajaran	“Mengapa menurutmu musyawarah lebih diutamakan dibanding voting dalam budaya tertentu?”	Pembuka atau penutup sesi

Tabel di atas hanyalah titik awal. Guru dapat memodifikasi instrumen tersebut sesuai karakteristik mata pelajaran, gaya belajar siswa, serta ketersediaan sarana di sekolah masing-masing, termasuk pada sekolah dengan akses internet terbatas yang lebih mengandalkan lembar kerja cetak dan observasi langsung.

Penjelasan Lebih Dalam atas Beberapa Instrumen Kunci

Lembar observasi tetap menjadi instrumen paling fleksibel karena tidak membutuhkan alat khusus. Guru cukup menyiapkan indikator perilaku atau capaian yang ingin diamati, lalu mencatatnya secara sistematis, baik dalam bentuk observasi formal menggunakan lembar terstruktur maupun observasi informal saat siswa berpartisipasi, berinteraksi, dan menyelesaikan tugas selama proses pembelajaran berlangsung.

Exit ticket menjadi favorit banyak guru karena hasilnya dapat langsung memberi informasi kepada guru tentang pemahaman siswa sebelum masuk ke pertemuan berikutnya, sehingga guru dapat segera menyesuaikan strategi mengajar tanpa harus menunggu hasil ulangan formal. Instrumen ini sangat cocok diterapkan pada kelas besar karena prosesnya cepat dan tidak membebani waktu belajar.

Penilaian diri memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemampuan metakognitif, yaitu kesadaran siswa terhadap cara berpikir dan proses belajarnya sendiri, sebuah kompetensi yang semakin relevan dalam pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning yang menempatkan asesmen formatif, khususnya refleksi pembelajaran, sebagai momen penting bagi siswa untuk menyadari proses belajarnya. Namun perlu dicatat bahwa instrumen ini berisiko menjadi formalitas belaka apabila guru tidak menyiapkan panduan yang jelas dan tidak memberikan umpan balik atas hasil refleksi siswa.

Portofolio proses relevan digunakan lintas mata pelajaran, termasuk pada Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), karena guru dapat meminta siswa mengumpulkan contoh-contoh tugas dari waktu ke waktu sekaligus membuat jurnal reflektif untuk mencatat pemikiran dan perasaan mereka selama proses belajar berlangsung. Portofolio semacam ini memudahkan guru melihat pertumbuhan siswa secara longitudinal, bukan hanya potret sesaat.

Pendapat Akademik: Pergeseran Cara Pandang terhadap Asesmen dalam Lima Tahun Terakhir

Sorotan dunia akademik terhadap asesmen formatif di era Kurikulum Merdeka semakin ramai dalam kurun 2021 hingga 2025. Beberapa kajian menegaskan bahwa pengembangan teknik asesmen yang tepat sangat penting agar guru dapat menilai secara akurat sekaligus memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa, bukan sekadar angka di rapor.

Kajian lain menyoroti bahwa dalam Kurikulum Merdeka, asesmen sesungguhnya tidak berhenti pada dua jenis formatif dan sumatif saja, melainkan juga mencakup asesmen diagnostik dan asesmen autentik sebagai satu kesatuan alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meski di lapangan masih banyak guru yang memperlakukan asesmen sebatas formalitas administrasi belaka. Temuan ini menjadi alarm penting bahwa tersedianya kebijakan dan kerangka konsep yang baik tidak otomatis menjamin praktik asesmen berkualitas di kelas, apabila tidak dibarengi pemahaman guru yang memadai serta dukungan pelatihan berkelanjutan.

“Asesmen formatif bukan sekadar pelengkap administratif kurikulum, melainkan inti dari perubahan paradigma pembelajaran yang ingin dicapai Kurikulum Merdeka.”

Perkembangan terbaru pada tahun 2026 turut menyoroti pergeseran fokus dari sekadar mengecek pemahaman kognitif menuju penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS), di mana instrumen tes tertulis yang baik dalam Kurikulum Merdeka dituntut untuk mendorong siswa melakukan analisis dan evaluasi, bukan sekadar mengingat fakta. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mulai banyak diadopsi satuan pendidikan di Indonesia menjelang pertengahan dekade ini, di mana asesmen formatif diposisikan bukan lagi sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai ruang refleksi yang membentuk kesadaran belajar siswa secara aktif.

Sementara itu, riset yang berfokus pada profesionalisme guru menunjukkan bahwa kemampuan pendidik dalam merancang dan melaksanakan asesmen formatif maupun sumatif berkorelasi erat dengan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka secara keseluruhan di satuan pendidikan, menegaskan bahwa investasi pada peningkatan kapasitas guru sama pentingnya dengan penyediaan panduan teknis asesmen itu sendiri. Temuan-temuan ini secara konsisten mengarah pada satu kesimpulan: asesmen formatif bukan sekadar pelengkap administratif kurikulum, melainkan inti dari perubahan paradigma pembelajaran yang ingin dicapai Kurikulum Merdeka, yakni menjadikan proses belajar sebagai pusat perhatian, bukan semata hasil akhirnya.

Tantangan Implementasi di Sekolah dengan Keterbatasan Infrastruktur

Bagi sekolah di wilayah dengan akses internet terbatas, penerapan instrumen asesmen formatif tetap dapat berjalan optimal tanpa harus bergantung pada platform digital. Lembar observasi cetak, kuis lisan, jurnal refleksi berbasis buku catatan, hingga diskusi kelompok terpandu adalah instrumen-instrumen yang sepenuhnya dapat dilaksanakan secara luring. Ketika sekolah memiliki jaringan hotspot yang tersedia secara periodik, guru dapat memanfaatkan momen tersebut untuk menyinkronkan hasil observasi atau rekap penilaian ke dalam format digital sederhana, tanpa mengorbankan kualitas proses asesmen itu sendiri di dalam kelas.

Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur bukan alasan untuk menunda penerapan asesmen formatif yang bermakna, melainkan justru mendorong guru untuk kreatif memilih instrumen yang paling sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, tanpa mengurangi esensi umpan balik yang menjadi inti dari asesmen formatif itu sendiri.

Tips Praktis Merancang Asesmen Formatif di Kelas SMP

Beberapa langkah praktis berikut dapat membantu guru SMP merancang instrumen asesmen formatif yang efektif:

Tentukan tujuan pembelajaran secara spesifik sebelum memilih instrumen, agar asesmen benar-benar mengukur capaian yang relevan, bukan sekadar formalitas.
Pilih instrumen yang paling ringan secara administratif namun tetap informatif, terutama untuk asesmen harian seperti exit ticket atau kuis lisan singkat.
Berikan umpan balik secepat mungkin, karena nilai utama asesmen formatif terletak pada kecepatan siswa menerima informasi untuk memperbaiki proses belajarnya.
Libatkan siswa dalam proses penilaian, misalnya melalui penilaian diri dan penilaian antarteman, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri.
Dokumentasikan hasil secara sederhana namun konsisten, baik melalui catatan manual maupun rekap digital saat akses internet tersedia, agar perkembangan siswa dapat dipantau dari waktu ke waktu.
Sesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, karena instrumen yang cocok untuk Pendidikan Pancasila belum tentu ideal digunakan pada mata pelajaran eksakta seperti Matematika atau IPA.

Kesimpulan

Asesmen formatif dalam Kurikulum Merdeka menempatkan proses belajar siswa SMP sebagai fokus utama, jauh melampaui sekadar pengumpulan angka untuk rapor. Dengan beragam pilihan instrumen mulai dari lembar observasi, exit ticket, jurnal refleksi, penilaian diri, hingga portofolio proses, guru memiliki keleluasaan besar untuk merancang asesmen yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah masing-masing, termasuk sekolah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Dukungan riset akademik dalam lima tahun terakhir semakin menegaskan bahwa keberhasilan implementasi asesmen formatif sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi guru dalam merancang instrumen yang bermakna, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif kurikulum. Pada akhirnya, asesmen formatif yang dilaksanakan secara konsisten dan reflektif akan membentuk budaya belajar yang lebih sehat, di mana kesalahan dipandang sebagai bagian alami dari proses menuju penguasaan kompetensi.

Jumat, 07 Agustus 2026